Ini Sanksi untuk Instansi yang Nekat dan Masih Angkat Honorer

ARASYNEWS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengingatkan sanksi yang bisa diterima bagi instansi yang masih kedapatan mempekerjakan tenaga honorer.

Hal tersebut sejalan dengan rencana pemerintah menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan mulai 2023 mendatang, sesuai dengan mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Menpan-RB Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa sanksi akan diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK). Sanksi diberikan bagi PPK yang kedapatan merekrut pegawai non-ASN menjadi PNS.

“Akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah,” kata Tjahjo dalam keterangan resminya yang dikutip pada Rabu (8/6/2022).

Tjahjo menegaskan, instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga.

“Jadi PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta merta,” ujarnya.

Adapun pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing K/L/D.

Tjahjo telah meminta jajaran di instansi terkait untuk melakukan penataan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tjahjo meminta pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

“Dan bagi (pegawai non-ASN) yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK,” ujarnya. []

Source. cnbc

You May Also Like