Untuk Honorer, Gubernur Riau Lakukan Pendataan Sesuai Instruksi Menpan-RB

ARASYNEWS.COM, PEKANBARU – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menghapus status seluruh tenaga honorer di instansi pemerintah yang ada di pusat hingga ke daerah. Penghapusan ini akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga telah menyampaikan dalam bentuk surat yang tertuang dalam No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk di provinsi Riau, Gubenur Riau Syamsuar langsung segera melakukan pendataan terhadap honorer-honorer yang bertugas di ruang lingkupnya di tingkat provinsi.

“Saya masih minta BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk inventarisir tenaga honor yang lama. Kami inventarisir dulu. Nanti kami sampaikan saat rapat di tingkat Pusat,” kata Syamsuar di Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/6/2022)

Selain itu, Syamsuar mengatakan akan tengah memikirkan solusi agar para honorer yang telah lama mengabdi tidak dirugikan dengan kebijakan dari pusat ini.

“Kami sedang mencarikan solusinya, apakah mereka yang sudah lama mengabdi ini bisa menjadi PPPK. Karena mereka ini kan sudah lama mengabdi, jadi supaya tidak dirugikan dengan adanya penghapusan honorer ini,” tukasnya.

Sebelumnya, sebagaimana diketahui, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengungkap bahwa keputusan tersebut sebenarnya punya tujuan mulia.

Penghapusan tenaga honorer sendiri merupakan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Sebetulnya, amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya.

Ketika tenaga honorer menjadi PNS, sambung Tjahjo, mereka sudah memiliki standar penghasilan dan kompensasi sendiri. Begitupun saat mereka diangkat sebagai outsourcing di suatu perusahaan di mana sistem pengupahannya tunduk pada aturan.

“Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh,” imbuh Tjahjo.

Dia sendiri telah meminta jajaran di instansi terkait untuk melakukan penataan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tjahjo meminta pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

“Dan bagi (pegawai non-ASN) yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK,” ujarnya. []

You May Also Like